Proyek Revitalisasi SMK Maarif NU 03 Larangan Brebes Rp2,1 Miliar Disorot: Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
September 18, 2026
BREBES — Proyek revitalisasi gedung sekolah di SMK Maarif NU 03 Larangan, Kabupaten Brebes, menuai kecaman publik. Proyek rehabilitasi ruang praktik siswa bernilai fantastis, yakni Rp2,1 miliar dari APBN Tahun 2026, diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan dan mengabaikan standar teknis konstruksi.
Dugaan pelanggaran ini dibongkar oleh Fajar, seorang penggiat konstruksi, usai melakukan monitoring langsung di lapangan. Fajar menemukan sejumlah fakta mencengangkan terkait kualitas pengerjaan fisik bangunan berlantai dua tersebut yang dinilai membahayakan mutu bangunan dan keselamatan jiwa.
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, Fajar membeberkan deretan kejanggalan fatal yang ditemukan:
Besi Tulangan "Kecil": Pemasangan tulangan beton kedapatan menggunakan besi berukuran kecil yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan bertingkat.
Pondasi Batu Bulat: Pemasangan pondasi bangunan menggunakan batu bulat. Padahal, secara teknis, batu bulat dilarang keras digunakan pada proyek pemerintah karena minim daya cengkeram dan mengancam kestabilan struktur bangunan.
Pasir Gunung Berkualitas Rendah: Adonan bangunan disinyalir menggunakan pasir gunung, material yang jauh dari standar mutu yang baik untuk struktur bangunan jangka panjang.
Abaikan Keselamatan Kerja (K3): Para pekerja dibiarkan bertaruh nyawa tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar, yang jelas-jelas melanggar aturan keselamatan dan berisiko tinggi memicu kecelakaan kerja fatal.
Sebagai informasi, proyek rehabilitasi ruang praktik siswa di SMK Maarif NU 03 Larangan ini digarap oleh P2SP. Proyek yang dibiayai penuh oleh uang rakyat lewat APBN 2026 ini mulai dikerjakan pada 29 Juni 2026 dan dijadwalkan rampung pada 29 November 2026 mendatang.
Namun, di tengah gelombang kritik ini, pihak Konsultan Pelaksana bernama Adi justru memilih bungkam. Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan enggan merespons. Upaya konfirmasi via telepon juga bertepuk sebelah tangan karena tidak diangkat meski nomor dalam keadaan aktif dan berdering.
Publik dan pihak berwenang kini mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proyek ini agar anggaran miliaran rupiah dari negara tidak menguap begitu saja demi keuntungan sepihak yang mengorbankan keselamatan.
( * )
