PT Ocean Star Marine Mangkir Kembalikan Hak ABK, Kantor di Kalisapu Tegal Didapati Tutup
Agustus 10, 2026
Trabaspost.com — Perselisihan hubungan industrial antara sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) migran dengan PT Ocean Star Marine kian memanas. Perusahaan penyalur tenaga kerja kapal luar negeri yang berpusat di Kabupaten Tegal tersebut didesak segera melunasi sisa uang jaminan (deposit) serta hak-hak pekerja yang tertahan.
Kasus dugaan penahanan hak dan pemotongan sepihak ini dinilai berbagai pihak sebagai potret kelam eksploitasi pekerja yang mengarah pada bentuk perbudakan modern.
Sebelum membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi, perwakilan ABK telah mengadukan nasib mereka ke Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tegal.
Sayangnya, upaya mediasi yang difasilitasi oleh instansi berwenang tersebut gagal total alias buntu tanpa titik temu.
Berdasarkan surat anjuran resmi dari Disnaker Kabupaten Tegal dengan nomor 500.15.15.2/0518-2/10 yang diterbitkan pada Juni 2026, pihak mediator telah mengeluarkan rekomendasi tegas terkait kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.
Dalam dokumen tersebut, PT Ocean Star Marine diwajibkan memenuhi hak-hak pekerja dengan rincian:
Pengembalian uang jaminan masing-masing sebesar USD 440 kepada lima orang pekerja, yaitu Muhammad Azmi Najimudien, Abdulloh, Muhammad Alparezi, Jeffriyanda Tasi, dan Aris Sugiyono.
Pengembalian uang jaminan sebesar Rp1.000.000,- serta tujuh dokumen asli milik pekerja atas nama Fajar Aditia (meliputi KK, KTP, Ijazah SMP, Buku Pelaut, Paspor, BST, dan Akta Kelahiran).
Kuasa hukum para ABK, Wahyu Triyanto, S.H., mengungkapkan bahwa dari total kewajiban yang harusnya diterima kliennya sebesar Rp47 juta, perusahaan baru mencairkan sekitar Rp11 juta saja sejak dua bulan lalu. Sisa kekurangan sebesar Rp37 juta hingga kini tidak memiliki kejelasan waktu pelunasan.
Lebih parahnya lagi, ketika hendak dikonfirmasi oleh pihak korban dan kuasa hukum, kantor PT Ocean Star Marine yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo RT. 001, RW. 009, Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, didapati dalam kondisi tutup.
”Uang yang dipotong setiap bulan itu adalah hak sah pekerja berdasarkan kontrak yang sudah selesai. Alasan perusahaan kami nilai tidak berdasar secara hukum dan hanya akal-akalan untuk menghindari kewajiban membayar,” tegas Wahyu, Minggu (9/8/2026).
Pihaknya juga menyayangkan sikap salah satu staf perusahaan bernama Lukman, yang sempat melontarkan pernyataan seolah-olah menantang korban dan kuasa hukum, serta mengklaim bahwa persoalan tersebut sudah selesai secara sepihak. Padahal, penempatan tenaga kerja sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL).
Menanggapi jalan buntu dari pihak perusahaan, kuasa hukum korban telah melayangkan laporan resmi kepada pihak Syahbandar di Tegal. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut berupa pemanggilan atau mediasi lanjutan dengan perusahaan terkait.
Sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik perusahaan maupun pekerja kini dihadapkan pada batas waktu 10 hari kerja sejak diterimanya surat anjuran untuk menyatakan menerima atau menolak rekomendasi Disnaker.
Jika perusahaan terus mangkir dan menolak anjuran tersebut, pihak korban bersama kuasa hukumnya siap menempuh jalur hukum lanjutan dengan melayangkan gugatan resmi ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Reporter: Teguh
